Erick Thohir Percepat Konsolidasi Lintas Lembaga Jelang PON 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir mempercepat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di NTB-NTT melalui sinkronisasi lintas lembaga pada Rabu (1/7/2026), dilansir dari Bola.

Langkah koordinasi ini dilakukan bersama KONI, Kejaksaan, dan BPKP di Kantor Kemenpora Jakarta untuk membahas kesiapan anggaran, penataan cabang olahraga, serta pemanfaatan fasilitas pertandingan di kedua wilayah tersebut.

Pemerintah memfokuskan pemetaan awal pada kesiapan infrastruktur di daerah dan menunjuk penanggung jawab khusus demi efektivitas komunikasi. Erick Thohir menegaskan bahwa tata kelola yang akuntabel menjadi pilar penting di samping kesuksesan jalannya kompetisi.

"Makin dekat kita semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga ataupun pendampingan, kita harus makin mempercepat konsolidasi. Sehingga PON itu sesuai dengan yang kita harapkan, sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga sukses administrasi," ujar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pertemuan tersebut juga menindaklanjuti hasil koordinasi dengan jajaran kepala daerah terkait perluasan wilayah penunjang ajang olahraga multieven empat tahunan ini.

"Kemarin kami sudah bertemu dengan para gubernur menyampaikan juga surat pembentukan panitia dan memang, terima kasih Pak Marciano sebagai Ketua KONI sudah juga punya payung hukumnya, Rakernas KONI kemarin, untuk penambahan daripada penunjang, yaitu provinsi tambahan selain NTT dan NTB," jelas Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pemerintah daerah setempat kini mulai menetapkan pembagian tugas kerja dan menyusun daftar fasilitas yang akan digunakan di setiap lokasi pertandingan.

"Para gubernur sudah mulai memetakan kondisi venue, cabang olahraga yang diharapkan, dan akan menunjuk PIC untuk berkoordinasi secara kontinu hingga penyelenggaraan," kata Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Sesuai dengan instruksi presiden, pembangunan infrastruktur olahraga baru akan ditiadakan demi mencegah pemborosan anggaran negara. Kebijakan ini mewajibkan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia sekaligus menyelaraskan pembinaan atlet menuju target kompetisi internasional seperti Olimpiade.

Dukungan penuh terhadap regulasi baru ini disampaikan oleh pihak otoritas olahraga nasional yang menilai legalitas formal ini mempermudah pergerakan di lapangan.

"Dengan waktu yang masih tersedia, kami optimistis bisa mempersiapkan PON 2028 agar sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses ekonomi," ujar Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat.

KONI Pusat mengatur agar wilayah penyangga seperti Jakarta mengambil alih cabang olahraga yang fasilitasnya belum siap di NTT maupun NTB.