Kemenpora Konsolidasi Bersama Kepala Daerah Matangkan Persiapan PON 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir menggelar pertemuan konsolidasi bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan DPR RI di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/2029) untuk membahas persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, sebagaimana dilansir dari Bola.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Penyelenggaraan PON ke-22 tersebut nantinya akan berpusat di wilayah NTB dan NTT dengan dukungan fasilitas teknis yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa koordinasi sejak dini sangat krusial agar seluruh tahapan persiapan berjalan selaras. Pesta olahraga multi-cabang ini juga dirancang untuk terintegrasi langsung dengan program pembinaan atlet jangka panjang nasional.

"Ini merupakan sesuatu pertemuan yang bersejarah karena pertama kali pemerintah pusat dan daerah berkonsolidasi dan memaparkan seluruh persiapan serta isu yang harus ditanggulangi sejak dini," ujar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Erick Thohir menambahkan bahwa sinergi lintas daerah menjadi kunci utama kelancaran acara. Administrasi yang tertib serta tata kelola yang baik menjadi fokus yang tidak kalah penting dari kesiapan fisik di lapangan.

"Kita bersepakat PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung juga Pemda DKI, kita ingin memastikan PON ini berjalan baik, tidak hanya secara penyelenggaraan tetapi juga secara administratif," ucapnya.

Remapping prestasi olahraga Indonesia menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan diselaraskan dengan pelaksanaan PON ini. Langkah tersebut diambil demi menjaga kesinambungan prestasi atlet tanah air.

"Kita harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-sepotong," tuturnya.

Sistem kesejahteraan bagi para atlet yang berprestasi juga kini sedang digodok oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan arahan langsung dari Presiden untuk memperbaiki ekosistem olahraga nasional termasuk jaminan dana pensiun.

"Kami juga mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk memperbaiki ekosistem kesejahteraan atlet, baik bonus maupun dana pensiun yang sedang kami perbaiki," terang Erick Thohir.

Pemerintah memastikan tidak ada pembangunan arena olahraga baru demi efisiensi anggaran. Sinergi selanjutnya akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri terkait fasilitas dan pembiayaan.

Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta memposisikan diri sebagai penyokong teknis yang siap menyukseskan jalannya acara. Otoritas penuh pelaksanaan kejuaraan tetap berada di bawah kendali Kemenpora.

"Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaan sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Jakarta mengandalkan ratusan fasilitas olahraga yang dinilai sudah mumpuni untuk mendukung kebutuhan pertandingan. Aksesibilitas para kontingen juga akan dipermudah melalui integrasi berbagai moda transportasi publik di ibu kota.

"Untuk transportasi MRT, LRT, TransJakarta, JakLingko dan sebagainya, Jakarta siap men-support itu," jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi langkah cepat Kemenpora dalam menerbitkan surat keputusan penetapan tuan rumah. Ruang waktu yang lebih longgar dinilai sangat menguntungkan daerah untuk bersiap.

"Semakin cepat SK ini keluar, semakin lama waktu persiapan. Makasih Pak Menteri akhirnya sudah keluar SK-nya," terang Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB.

Kesiapan NTB juga ditopang oleh pengalaman mereka dalam menggelar berbagai ajang olahraga skala internasional sebelumnya. Selain itu, perluasan konektivitas transportasi udara terus dipacu guna menjamin kelancaran arus transportasi peserta.

Dampak positif dari terbitnya SK ini juga dirasakan langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT, terutama dalam aspek kepastian perencanaan anggaran daerah bersama legislatif.

"SK hari ini berdampak sangat besar karena kami bisa membahas dengan DPRD jauh lebih baik," ucap Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT.

NTT telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp250 miliar yang akan dikucurkan bertahap hingga tahun pelaksanaan. Rencananya, pertandingan di wilayah NTT akan disebar ke 14 kabupaten dan kota.

Dukungan legislatif turut mengalir demi memastikan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dijalankan seoptimal mungkin oleh kedua provinsi tersebut.

"Kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," terang Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

DPR RI berharap ajang ini mampu menyaring talenta-talenta baru yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah global dunia.

"Semoga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua. Dan tentunya PON ke-22 ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional khususnya dan membawa nama harum bangsa Indonesia," ungkapnya.